[비즈한국] Kinerja nota kesepahaman (MOU) antara Provinsi Jeonbuk dan Coupang dinilai tidak memenuhi ekspektasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jeonbuk sebelumnya menyediakan layanan dukungan logistik terpadu bagi perusahaan yang terdaftar di Rocket Growth Coupang, namun layanan tersebut kini telah dihentikan karena minimnya permintaan. Upaya untuk memfasilitasi ekspansi bisnis perusahaan lokal ke luar negeri melalui Coupang pun tidak membuahkan hasil. Banyak pihak merasa kecewa mengingat promosi besar-besaran yang dilakukan saat penandatanganan MOU tersebut.

Pemprov Jeonbuk mengumumkan penandatanganan 'MOU Kerja Sama Saling Menguntungkan' dengan Coupang pada Desember 2023. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan ekonomi Jeonbuk dengan cakupan meliputi: kerja sama kebijakan untuk dukungan pemasaran domestik dan internasional bagi UKM/pelaku usaha lokal serta pengembangan industri logistik; kerja sama kebijakan untuk meningkatkan daya saing melalui kemampuan digital dan pengembangan produk khas daerah; serta hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk revitalisasi industri pariwisata daerah.
Pemprov Jeonbuk juga menyatakan rencana untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama guna memperluas saluran penjualan daring bagi produk-produk UKM dan pelaku usaha lokal berdasarkan kemitraan yang erat dengan Coupang. Gubernur Jeonbuk, Kim Kwan-young, saat itu mengungkapkan harapannya dengan mengatakan, "Melalui kerja sama dengan Coupang, produk unggulan dari Provinsi Jeonbuk diharapkan tidak hanya dikenal di seluruh Korea tetapi juga hingga ke Taiwan, yang akan berkontribusi besar pada perluasan saluran penjualan."
Namun, setelah dua tahun berlalu, kolaborasi antara Pemprov Jeonbuk dan Coupang dinilai tidak mencapai target. Sebagai bagian dari MOU pada tahun 2024, Pemprov Jeonbuk menyediakan layanan dukungan logistik terpadu bagi UKM lokal yang menjual produk mereka melalui Rocket Growth Coupang. Mereka memberikan subsidi sebagian biaya kepada perusahaan yang menjual produk lewat layanan tersebut.
Coupang Rocket Growth adalah layanan di mana perusahaan memasukkan produk ke pusat logistik Coupang, dan Coupang menangani proses pengiriman, manajemen inventaris, hingga pengembalian barang. Coupang kemudian membayarkan hasil penjualan kepada perusahaan setelah memotong biaya komisi. Layanan dukungan logistik Pemprov Jeonbuk ini hanya berjalan selama tahun 2024. Seorang pejabat Pemprov Jeonbuk menjelaskan, "Layanan dihentikan karena minimnya permintaan pasar."

Saat MOU ditandatangani, Pemprov Jeonbuk juga menyinggung potensi ekspansi perusahaan lokal ke luar negeri. Menurut siaran pers Pemprov Jeonbuk, sebelum MOU, Coupang sempat mengadakan sesi penjelasan bisnis ekspor ke Taiwan yang menarik banyak minat dan antusiasme dari para pelaku usaha. Gubernur Kim Kwan-young pun sempat mengungkapkan ekspektasinya dengan menyebutkan Taiwan.
Kenyataannya, Coupang belakangan memang terlihat aktif di pasar Taiwan. Kim Bom-suk, Ketua Coupang Inc., dalam panggilan konferensi kinerja kuartal ketiga tahun 2025 pada November lalu menyatakan, "Pertumbuhan (di pasar Taiwan) sedang berakselerasi dan mencatat pertumbuhan pendapatan yang luar biasa dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingkat akuisisi pelanggan di Taiwan serupa dengan saat kami membangun bisnis di Korea."
Namun, Pemprov Jeonbuk justru tidak menerima manfaat dari ekspansi Coupang ke Taiwan tersebut. Saat Biz Hankook menanyakan status ekspansi perusahaan lokal ke Taiwan melalui Coupang kepada Pemprov Jeonbuk, pihak provinsi menjawab bahwa "rencana tersebut telah ditinjau namun tidak terealisasi." Meskipun program dukungan pemasaran daring bagi perusahaan lokal masih berjalan, program tersebut sudah ada bahkan sebelum MOU dengan Coupang ditandatangani.
Meskipun belum tertutup kemungkinan adanya kerja sama di masa depan, hal itu tampak sulit untuk saat ini. Coupang belakangan tengah mendapat kecaman keras dari kalangan politik dan masyarakat sipil akibat insiden kebocoran data pribadi. Bahkan, wacana mengenai kemungkinan penangguhan izin operasional Coupang sempat muncul. Ketua Komisi Perdagangan Adil (FTC), Joo Byung-ki, dalam sidang dengar pendapat di Majelis Nasional pada 31 Desember lalu mengatakan terkait Coupang bahwa, "Jika diperlukan, tindakan penangguhan operasional dapat dilakukan."