[비즈한국] Homeplus, yang saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi perusahaan, tampak mulai menyusun kembali strateginya dengan mendorong penilaian ulang aset dan pergantian Chief Restructuring Officer (CRO). Di tengah situasi di mana strategi penjualan secara keseluruhan (en bloc) praktis gagal, muncul spekulasi bahwa langkah ini diambil untuk menyesuaikan strategi penjualan di masa depan dengan melakukan kalkulasi ulang nilai aset.

Penilaian Ulang Nilai Aset yang Realistis Terkait dengan Penjualan Express
Menurut peliputan Biz Hankook, Homeplus baru-baru ini mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin kontrak penilaian aset dan pembayaran biayanya. Ini merupakan prosedur standar bagi perusahaan yang berada dalam proses rehabilitasi untuk mendapatkan persetujuan pengadilan dalam menilai nilai aset saat ini melalui penilai aset resmi. Hasil penilaian akan digunakan sebagai data dasar untuk valuasi perusahaan dan perhitungan tingkat pelunasan utang di masa mendatang.
Homeplus sebenarnya pernah menunjuk lembaga penilai aset dan menandatangani kontrak pada Maret tahun lalu, tepatnya di awal proses rehabilitasi. Namun, saat itu diketahui bahwa proses tersebut hanya sebatas menggunakan laporan penilaian aset lama yang disusun selama proses likuidasi aset sebelumnya untuk menghitung nilai perusahaan.
Di kalangan industri, langkah penilaian aset kali ini dipandang sebagai upaya untuk memulai penilaian yang lebih realistis setelah proyeksi nilai properti sebesar 4,7 triliun won yang diajukan setahun lalu gagal mendapatkan kepercayaan pasar. Secara khusus, muncul spekulasi bahwa penilaian aset ini mungkin berkaitan dengan rencana penjualan divisi bisnis Homeplus Express yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk menghitung kembali nilai bisnis dan aset terkait sebelum melakukan penjualan. Meski demikian, pihak Homeplus menyatakan, "Karena masalah ini sedang diproses sesuai prosedur pengadilan, sulit untuk memberikan detail spesifik."
Bersamaan dengan itu, dikonfirmasi bahwa Homeplus juga sedang mendorong pergantian Chief Restructuring Officer (CRO). Saat proses rehabilitasi dimulai, pengadilan memilih sistem 'Debtor in Possession' (DIP), di mana manajemen lama tetap menjalankan perusahaan tanpa menunjuk administrator terpisah. Oleh karena itu, sistem pengawasan melalui CRO dan komite kreditor dijalankan untuk memantau manajemen dan menjamin transparansi proses rehabilitasi.
CRO bertanggung jawab untuk memeriksa berbagai permohonan izin yang diajukan manajemen ke pengadilan, meninjau rencana rehabilitasi, serta memantau arus kas. Homeplus telah menunjuk Kim Chang-young, mantan direktur eksekutif di Merits Capital, sebagai CRO sejak Maret tahun lalu. Dengan demikian, pergantian ini terjadi sekitar satu tahun setelah proses rehabilitasi dimulai. Pihak Homeplus mengonfirmasi bahwa "pergantian CRO sedang dalam proses," namun enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai calon pengganti atau alasan di balik pergantian tersebut.

Chairman Kim Byung-ju Mengucurkan Dana Darurat 100 Miliar Won dengan Jaminan Pribadi
Para pelaku industri menyoroti fakta bahwa penilaian ulang aset dan pergantian CRO dilakukan secara bersamaan. Analisis menunjukkan bahwa langkah ini dapat dipahami sebagai upaya penyesuaian strategi penjualan di tengah situasi di mana strategi penjualan secara keseluruhan (en bloc) telah kehilangan momentumnya. Dalam proses rehabilitasi, penilaian aset sering dilakukan sebagai dasar penentuan nilai perusahaan dan tingkat pelunasan utang, sekaligus sebagai proses peninjauan kembali strategi penjualan di masa depan.
Pergantian CRO juga ditafsirkan sebagai langkah untuk merapikan kembali sistem manajemen restrukturisasi. Karena CRO berperan dalam memantau pengeluaran dana dan pengambilan keputusan penting manajemen, pengangkatan CRO baru diperkirakan akan membawa perubahan pada arah restrukturisasi atau metode pengelolaan perusahaan.
Terutama, fakta bahwa batas waktu persetujuan rencana rehabilitasi yang jatuh pada 4 Mei tinggal dua bulan lagi menambah bobot pada langkah-langkah ini. Pasar berspekulasi bahwa karena ada kebutuhan untuk menyusun rencana rehabilitasi dalam periode yang terbatas, strategi kemungkinan akan disesuaikan untuk mempercepat proses penjualan.
Homeplus saat ini tengah menghadapi titik krusial dalam proses rehabilitasi. Pengadilan Rehabilitasi Seoul baru-baru ini memperpanjang batas waktu persetujuan rencana rehabilitasi Homeplus selama dua bulan hingga 4 Mei. Batas waktu awal adalah satu tahun sejak dimulainya proses rehabilitasi pada 4 Maret tahun lalu, namun jadwal tersebut diundur atas permohonan pihak Homeplus. Berdasarkan hukum rehabilitasi, periode persetujuan dapat diperpanjang hingga maksimal 6 bulan, sehingga secara hukum masih ada kemungkinan perpanjangan lebih lanjut hingga September tahun ini.

Keputusan ini tampaknya juga dipengaruhi oleh suntikan dana darurat dari MBK Partners. MBK telah memberikan dana talangan DIP (Debtor in Possession) senilai total 100 miliar won hingga tanggal 11 bulan ini, dan menyatakan kepada pengadilan bahwa jika rencana rehabilitasi dibatalkan, mereka akan melepaskan hak klaim atas dana tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa karena dana tersebut dapat digunakan untuk melunasi kewajiban mendesak seperti upah karyawan dan pembayaran kepada mitra kerja, perpanjangan masa persetujuan tidak akan memberikan kerugian besar bagi para kreditor. Secara riil, MBK telah mengucurkan 50 miliar won ke Homeplus pada tanggal 4, diikuti oleh tambahan 50 miliar won pada tanggal 11, sehingga total dana yang disalurkan mencapai 100 miliar won.
Dana yang disuntikkan kali ini diketahui berasal dari pinjaman yang diambil oleh Chairman MBK Partners, Kim Byung-ju, senilai 100 miliar won dari Woori Financial Group dengan jaminan kediaman pribadi di Hannam-dong, yang kemudian dipinjamkan kembali kepada Homeplus. Dana tersebut rencananya akan digunakan sebagai modal operasional, termasuk gaji karyawan Homeplus dan penyelesaian pembayaran kepada mitra usaha. Seorang perwakilan Homeplus menyampaikan, "Saat ini gaji karyawan untuk bulan Februari telah dibayarkan, namun untuk pembayaran bulan Maret belum dapat dipastikan."