[비즈한국] Korea Selatan akan menjadi negara pertama di dunia yang mengeluarkan sertifikasi bagi operator anti-drone. Langkah ini menarik perhatian karena dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan akan respons efektif terhadap ancaman drone secara global seiring dengan kemajuan teknologi drone saat ini.
Lembaga yang memelopori program ini adalah Asosiasi Industri Anti-Drone Korea (Korea Anti-Drone Industry Association). Asosiasi tersebut telah menerima izin sertifikasi swasta pada bulan Juli tahun lalu dan tengah menjalankan pelatihan untuk operator anti-drone. Sertifikat pertama dijadwalkan akan diterbitkan pada awal bulan April mendatang.

Saat ini di Korea Selatan, sertifikasi drone dikelola sebagai sistem kualifikasi profesional nasional. Sistem lisensi ini telah diperkenalkan sejak tahun 2013 dan dibagi menjadi kelas 1 hingga kelas 4 berdasarkan berat drone.
Sertifikasi drone kelas 1 dapat memberikan poin tambahan dalam proses seleksi pegawai negeri seperti kepolisian, pemadam kebakaran, bintara Angkatan Darat, dan Dinas Kehutanan. Kepolisian, pemadam kebakaran, dan Dinas Kehutanan menggunakan drone untuk tugas pencarian orang hilang dan pencegahan kebakaran hutan, sementara Angkatan Darat memberikan keunggulan bagi pemegang sertifikasi drone untuk mencetak tentara elit drone.
Belakangan ini, penggunaan drone dalam perang Rusia-Ukraina telah menjadikannya elemen inti dalam peperangan modern. Seiring dengan peran dan kepentingannya yang meningkat, penelitian mengenai sistem anti-drone untuk merespons ancaman tersebut juga tengah giat dilakukan. Namun, berbeda dengan tenaga ahli pengoperasian drone, pengembangan tenaga ahli pengoperasian 'anti-drone' untuk merespons ancaman drone masih lambat. Hingga saat ini belum ada sistem pendidikan terstruktur dan sertifikasi operator, namun kini hal tersebut telah disiapkan.
Menurut Asosiasi Industri Anti-Drone Korea, pelatihan anti-drone saat ini ditujukan bagi operator peralatan anti-drone, perumus kebijakan, staf perusahaan produsen peralatan, serta mahasiswa jurusan terkait anti-drone. Di masa depan, pendidikan anti-drone diperkirakan akan menjadi kewajiban bagi aparatur sipil negara seperti militer, pemadam kebakaran, dan kepolisian.
Operator anti-drone berperan untuk melumpuhkan drone yang terbang secara ilegal menggunakan peralatan pemblokir sinyal. Kurikulum pelatihan mencakup △Tren industri anti-drone, △Prinsip kendali drone, △Pengoperasian anti-drone, △Praktik peralatan anti-drone, △Pembangunan sistem anti-drone, dan △Pemanfaatan simulator. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan praktik peralatan serta membekali peserta dengan wawasan profesional dalam menyusun rencana perlindungan untuk menanggapi kejahatan dan terorisme berbasis drone.

Seiring berkembangnya teknologi anti-drone, permintaan untuk profesi terkait diprediksi akan meningkat. Asosiasi sedang mengupayakan kerja sama dengan militer dan pemerintah agar personel militer yang memiliki sertifikat ini dapat diberikan keunggulan saat kenaikan pangkat atau penempatan jabatan. Seorang pejabat tinggi dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) dijadwalkan akan mengunjungi lokasi pelatihan bulan ini untuk memeriksa peralatan dan teknologi yang digunakan.
Jang Byeong-cheol, Wakil Ketua Asosiasi Industri Anti-Drone Korea, menjelaskan, "Seiring meningkatnya ancaman drone di masa depan, penguasaan sistem anti-drone menjadi suatu keharusan. Melalui pendidikan, sertifikasi, dan pelatihan operator untuk peralatan tersebut, tujuan kami adalah mencetak tenaga ahli dan meningkatkan kemampuan praktis di lapangan. Minat dari militer dan perusahaan terkait sangat tinggi."
Asosiasi Industri Anti-Drone Korea didirikan pada Januari 2023 dan dipimpin oleh Yang Byeong-hee, seorang profesor di KAIST (Mayor Jenderal Purnawirawan). Asosiasi ini rutin mengadakan seminar dan forum anti-drone, serta telah menjalin nota kesepahaman (MOU) dengan sekitar 50 perusahaan drone dan anti-drone domestik untuk memperluas kolaborasi.