[비즈한국] Di tengah kontroversi memanas mengenai Komite Kampanye Pusat (Timses) kandidat Presiden dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party), Kim Moon-soo, yang menerbitkan sertifikat penunjukan tanpa persetujuan awal kepada para guru, tokoh partai lain, hingga selebritas, hasil liputan BizHankook mengungkap adanya indikasi bahwa setidaknya 1 juta lebih sertifikat telah dibuat selama masa kampanye.
Pada tanggal 2, hasil analisis BizHankook terhadap situs penerbitan sertifikat tim kampanye Kim Moon-soo menunjukkan bahwa tim sukses telah mencetak sertifikat mulai dari minimal 20.000 hingga maksimal 520.000 per hari, terhitung sejak 24 Mei hingga 2 Juni, satu hari sebelum pemilihan.

Sertifikat yang menjadi kontroversi tersebut disediakan melalui situs web dengan format ‘http://msvictorycamp.co.kr/secure_images/app/250524/occ/KimMoonsoo.jpg’. Pesan teks yang dikirimkan kepada penerima sertifikat menyertakan URL dengan format ‘nama.jpg’, yang menggabungkan angka 6 digit yang menunjukkan tanggal pembuatan (contoh: 250524) dengan nama penerima. Masalahnya adalah situs ini dirancang tanpa perangkat keamanan dasar seperti enkripsi acak atau pembatasan akses, sehingga siapa pun dapat melihat sertifikat orang lain hanya dengan mengubah tanggal dan nama. Hal ini memicu kritik mengenai celah serius dalam perlindungan data pribadi.
Berdasarkan verifikasi terhadap ratusan sertifikat, BizHankook menemukan bahwa nomor penerbitan di sudut kiri atas setiap sertifikat mengikuti pola yang konsisten. Setelah nomor penerbitan yang dimulai dengan ‘Je-Jikneung-Mo-’ (yang menunjukkan Divisi Umum Fungsional), terdapat tanggal penerbitan dan nomor unik, yang tampaknya diberikan secara otomatis sesuai urutan abjad nama (Gana-da). Setelah melakukan pencarian nama secara acak untuk memeriksa duplikasi atau nomor yang terlewat, ditemukan bahwa semua nama diberi nomor secara berurutan.
Dengan demikian, BizHankook menghitung total jumlah penerbitan dengan memasukkan nama-nama umum dengan marga ‘Hwang’ (misalnya: Hwang Gyu-hyun, Hwang Ji-young, dll.) yang berada di urutan terakhir. Berdasarkan tanggal tertentu, nomor penerbitan tertinggi mencapai angka 517.000. Jika dikonversi menjadi volume harian, diperkirakan sekitar 1,22 juta sertifikat telah dibuat atau terdaftar selama periode tersebut.

Masalahnya, bukan hanya satu situs penerbitan sertifikat milik tim Kim Moon-soo. Selain ‘msvictorycamp.co.kr’, terdapat situs bernama ‘newnormalgift’. Di sana, ditemukan bahwa situs tersebut menyediakan sertifikat dari ‘Divisi Umum Organisasi’, bukan ‘Divisi Umum Fungsional’. URL situs ini dienkripsi sehingga total skalanya tidak dapat dipastikan, namun jika digabungkan, jumlah sertifikat yang diterbitkan akan jauh lebih besar.
Daftar penerima sertifikat berskala besar ini mencakup ribuan guru aktif yang seharusnya bersikap netral secara politik, ketua komite daerah dari Partai Demokrat (Democratic Party of Korea), hingga aktor berhaluan progresif, Kim Gi-cheon, sehingga kontroversi diperkirakan akan terus meluas.
Seorang ketua komite daerah dari Partai Demokrat mengungkapkan kebingungannya, “Saya tidak pernah bergabung dengan Partai Kekuatan Rakyat, juga tidak pernah meminta untuk diangkat, tetapi sertifikat penunjukan datang begitu saja secara sepihak.” Serikat Guru Korea (KTU) dan beberapa kelompok guru yang menerima sertifikat dari situs yang sama telah melaporkan pihak terkait dengan tuduhan pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi, karena timses dianggap mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi guru secara ilegal untuk kepentingan politik.

Terkait hal ini, pihak Partai Kekuatan Rakyat memberikan klarifikasi, “Sepertinya terjadi kekeliruan selama proses pemilihan,” dan menambahkan, “Kami segera melakukan penarikan jika ada permintaan.” Namun, kritik semakin tajam mengingat jumlah penerbitan yang mencapai lebih dari 1,2 juta tidak bisa dianggap sebagai kesalahan sederhana. Saat ditanya mengenai bagaimana tim mendapatkan data pribadi yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat, pihak timses tidak memberikan jawaban dengan alasan sibuk.
Seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum Pusat menyatakan, “Masalah tersebut saat ini sedang diselidiki oleh lembaga penegak hukum, dan KPU tidak melakukan penyelidikan terpisah.”