[BizHanKook] Pusat data kecerdasan buatan (AI) telah menjadi fasilitas yang tidak diinginkan warga di berbagai tempat di Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika Serikat, warga berbondong-bondong mendatangi rapat dewan daerah untuk menentang pembangunan pusat data setelah mendengar rencana pendiriannya. Di Irlandia, penduduk dan petani juga menyuarakan kekhawatiran bahwa penggunaan listrik dan air akan meningkat serta kebisingan akan bertambah. Di Korea Selatan, penduduk di berbagai wilayah ibu kota baru mengetahui rencana pembangunan sesaat sebelum konstruksi dimulai, sehingga mereka terpaksa membentuk komite penanggulangan.
Di tengah situasi ini, pemerintah mulai mendorong pendirian pusat data di daerah untuk mengurangi beban jaringan listrik di wilayah ibu kota. Berdasarkan aturan baru yang diberlakukan oleh Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan pada 16 November, pusat data yang akan dibangun di wilayah ibu kota harus memperoleh nilai 75 dalam evaluasi dampak sistem tenaga listrik, yang lebih tinggi 5 poin dibandingkan sektor industri umum.
Industri pusat data menentang hal ini dengan mempertanyakan keadilan dibandingkan dengan industri lain serta validitas item evaluasi non-teknis di luar aspek ketenagalistrikan. Di sisi lain, masyarakat sipil menuntut adanya pengungkapan informasi terkait pusat data dan penyempurnaan standar keterkaitan dengan energi terbarukan, melampaui sekadar regulasi lokasi. Akankah pusat data berpindah ke daerah jika ambang batas di wilayah ibu kota ditingkatkan? Dan bagaimana konflik mengenai penggunaan listrik dan air harus diselesaikan jika lokasi berubah?

Evaluasi dampak sistem tenaga listrik adalah sistem yang memverifikasi dampak permintaan listrik skala besar terhadap jaringan listrik sekitar dan lingkungan pada tahap perencanaan sebelum proyek dimulai, berdasarkan 'Undang-Undang Khusus tentang Pengaktifan Energi Terdistribusi'. Setelah undang-undang khusus tersebut diberlakukan pada Juni 2024, uji coba telah dilakukan sejak Agustus tahun yang sama, dan dengan penetapan pemberitahuan ini, kerangka hukum mengenai subjek evaluasi, item, serta kriteria penilaian telah terpenuhi. Selama masa uji coba, tercatat 28 pengajuan di wilayah ibu kota (1,9 GW) dan 64 pengajuan di luar wilayah ibu kota (7 GW), yang menunjukkan tren penurunan proporsi lokasi di wilayah ibu kota.
Dalam pemberitahuan kali ini, Kementerian Iklim membuat item baru yaitu kepadatan penggunaan listrik, di mana lokasi yang melebihi nilai standar akan dikurangi 5 poin. Sebaliknya, jika pihak pengembang menyediakan lahan untuk transmisi atau gardu induk baru di luar wilayah ibu kota yang berkontribusi pada penyediaan pasokan listrik, maka akan diberikan tambahan 5 poin.
Perangkat untuk memblokir pengaju proyek fiktif juga telah disiapkan. Untuk menyaring operator fiktif yang hanya ingin mengamankan kapasitas jaringan listrik tanpa niat bisnis nyata atau rencana pendanaan, pengalihan atau pemindahtanganan surat pemberitahuan hasil pertimbangan kepada pihak ketiga kini dilarang, dan masa berlaku surat tersebut dibatasi hingga 1 tahun sejak tanggal diterbitkan (dapat diperpanjang satu kali dalam batas waktu 1 tahun). Secara khusus, untuk pusat data yang berlokasi di wilayah ibu kota, ambang batas kelulusan ditetapkan lebih tinggi menjadi 75 poin dibandingkan industri umum (70 poin) karena dianggap memiliki beban operasional yang tinggi dan berdampak besar pada sistem kelistrikan.
Lee Jae-sik, Direktur Kebijakan Jaringan Listrik Kementerian Iklim, menyatakan, “Pemberitahuan ini akan membantu pengembangan wilayah yang seimbang dan pengoperasian sistem tenaga listrik yang stabil dengan memperkuat evaluasi dampak sistem tenaga listrik serta memperluas insentif bagi proyek yang berlokasi di daerah dengan pasokan listrik melimpah. Kami akan mengoperasikan sistem dan prosedur evaluasi profesional agar aturan ini dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.”
Tenaga Kerja dan Infrastruktur Terpusat di Ibu Kota… Industri Menentang
Seiring dengan penyebaran industri AI, konsumsi listrik pusat data terus meningkat. Latar belakang mengapa permintaan pusat data terkonsentrasi di wilayah ibu kota adalah karakteristik lokasi dan struktur industri. Bisnis kolokasi (penyewaan server) yang mengelola server milik klien memerlukan akses dari dekat Seoul, tempat banyak insinyur klien bekerja, untuk melakukan pemeriksaan peralatan. Perusahaan lebih memilih wilayah ibu kota untuk meminimalkan latensi jaringan dan merespons pemeliharaan dengan cepat demi kepentingan pengguna. Layanan yang sensitif terhadap penundaan jaringan dalam satuan 0,001 detik (1 milidetik), seperti keuangan atau gim, juga meningkatkan permintaan lokasi di ibu kota.
Ketersediaan tenaga operasional dan infrastruktur juga menjadi penyebab pemusatan di ibu kota. Wilayah ibu kota telah memiliki jaringan listrik dan komunikasi yang memadai, serta memudahkan perekrutan tenaga ahli untuk sistem kerja tiga shift. Sebaliknya, meskipun daerah secara keseluruhan memiliki surplus pembangkit listrik, terdapat kelemahan berupa waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses penyambungan jaringan listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi ke lokasi pembangunan pusat data yang sebenarnya.
Ketika pemerintah menerapkan standar tinggi 75 poin hanya pada pusat data di wilayah ibu kota, pihak industri melayangkan protes. Ada pendapat bahwa aturan ini diskriminatif karena sektor industri strategis nasional yang canggih seperti semikonduktor dikecualikan dari evaluasi dampak sistem tenaga listrik, sementara pusat data justru dibebani standar 75 poin, berbeda dari sektor industri padat listrik lainnya.
Selain itu, industri mempertanyakan struktur penilaian item non-teknis yang tidak relevan dengan stabilitas sistem kelistrikan, seperti rasio ekuitas perusahaan, peringkat kredit (stabilitas bisnis), jumlah pajak daerah yang akan dibayarkan selama 20 tahun ke depan, dan efek penciptaan lapangan kerja (efek aktivasi ekonomi/sosial). Prosedur yang mengharuskan estimasi pendapatan dan jumlah tenaga kerja di masa depan sebelum proyek dimulai juga dinilai tidak realistis dengan situasi lapangan.
Seorang pejabat industri pusat data mengatakan, “Kami kecewa dan khawatir karena pemberitahuan ini tetap diberlakukan tanpa banyak perubahan meskipun kami telah menyampaikan pendapat dan kekhawatiran industri melalui berbagai saluran.”
Masyarakat Sipil: "Standar Kebijakan yang Kurang Harus Dilengkapi"
Masyarakat sipil, meskipun setuju dengan arah dasar pemerintah untuk mengurangi kelebihan beban listrik di wilayah ibu kota dan menyebarkan pusat data ke daerah, menunjuk pada perlunya melengkapi celah dalam sistem tersebut. Saat ini, subjek evaluasi dampak sistem tenaga listrik ditentukan untuk fasilitas dengan daya kontrak 10 MW atau lebih. Namun, ada trik di mana operator memecah fasilitas menjadi skala di bawah 10 MW untuk menghindari standar ini, tetapi perangkat untuk mengendalikan hal tersebut masih belum memadai.
Absennya standar keterkaitan energi terbarukan juga dianggap sebagai keterbatasan. Jerman telah mewajibkan perusahaan pusat data menggunakan 100% energi terbarukan melalui undang-undang mulai tahun 2027. Sebaliknya, sistem domestik hanya berfokus pada insentif lokasi di daerah tanpa mewajibkan penggunaan energi terbarukan, sehingga muncul kekhawatiran bahwa meskipun pusat data tersebar ke daerah, emisi gas rumah kaca tetap bisa meningkat karena penggunaan bahan bakar fosil seperti gas alam cair (LNG).
Penerimaan warga lokal dan masalah keterbukaan informasi juga menjadi sorotan. Di berbagai tempat di wilayah ibu kota, warga baru mengetahui rencana pembangunan pusat data menjelang dimulainya konstruksi sehingga mereka membentuk komite penanggulangan sebagai bentuk protes. Meskipun keluhan terus berdatangan hingga tingkat pemerintah daerah, standar hukum untuk mengelola atau mengendalikan pembangunan tersebut masih kurang. Masyarakat sipil menekankan bahwa kebijakan harus dibarengi dengan sistem yang secara berkala mengungkapkan metrik seperti penggunaan listrik dan air di pusat data, bukan hanya pengungkapan satu kali di tahap konstruksi.
Lee Sun-mi, Ketua Tim Perencanaan Kebijakan People’s Solidarity for Participatory Democracy, mengatakan, “Hingga saat ini, pusat data dibangun di sana-sini tanpa pedoman karena fasilitas ini dianggap asing bagi masyarakat umum. Kini saatnya standar kebijakan ditetapkan, melampaui sekadar regulasi lokasi, dengan mencakup pengungkapan informasi penggunaan listrik dan air serta prinsip energi terbarukan.”