Lembaga di Daerah, Pimpinan di Ibu Kota
② Kantor Pusat di Daerah, Pimpinan di Ibu Kota... BUMN Semi-Pasar Pun Tidak Terkecuali

[비즈한국]  Saat ini, terdapat 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kategori semi-pasar di Korea. BUMN diklasifikasikan sebagai tipe semi-pasar jika rasio pendapatan mandirinya berada di kisaran 50% hingga 85%. Dari BUMN tipe semi-pasar tersebut, ada 4 perusahaan yang berkantor pusat di ibu kota, yaitu Grand Korea Leisure (GKL), Korea Racing Authority (KRA), Korea Marine Environment Management Corporation (KOEM), dan SR. Sebanyak 12 perusahaan sisanya memiliki kantor pusat di luar wilayah ibu kota.

Di antara BUMN semi-pasar yang berlokasi di luar ibu kota, ada empat pimpinan yang tinggal di wilayah ibu kota, yaitu Lee Heon-wook (Presiden Korea Real Estate Board), Yoon Seok-dae (Presiden K-water), Seong Chang-hun (Presiden Korea Minting and Security Printing Corporation/KOMSCO), dan Park Sang-hyeong (Presiden KEPCO KDN). Lee Heon-wook dan Seong Chang-hun tinggal di Gyeonggi, sedangkan Yoon Seok-dae dan Park Sang-hyeong tinggal di Seoul. Kantor pusat Korea Real Estate Board berada di Daegu, sementara kantor pusat K-water dan KOMSCO berada di Daejeon. KEPCO KDN berkantor pusat di Naju, Kota Metropolitan Jeonnam-Gwangju.

Pimpinan BUMN semi-pasar lainnya yang berada di luar ibu kota diketahui tinggal di area yang cukup dekat dengan kantor pusat mereka. Kantor pusat Korea Gas Technology Corporation (KOGAS-Tech) berada di Daejeon, sementara Presidennya, Im Jong-seok, tinggal di Cheonan, Chungnam. Selain itu, kantor pusat Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation (KOMIR) berada di Wonju, Gangwon, dan Presidennya, Hwang Yeong-sik, tinggal di Yeongwol-gun, Gangwon.

Ada pula kasus sebaliknya, yaitu kantor pusat berada di wilayah ibu kota namun pimpinannya tinggal di luar ibu kota. Yoon Doo-hyeon, Presiden Grand Korea Leisure, tinggal di Gyeongsan, Gyeongbuk, sementara kantor pusatnya berada di Gangnam, Seoul. Jeong Wang-guk, Presiden SR, tinggal di Seo-gu, Daejeon, meski kantor pusat SR berada di Gangnam, Seoul.

Yoon Doo-hyeon adalah sosok yang terpilih sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan Gyeongsan, Gyeongbuk, pada pemilihan umum ke-21. Analisis menyebutkan bahwa karena latar belakang politiknya yang berbasis di Gyeongsan, ia masih mencatatkan alamat di sana. Berbeda dengan BUMN lain di luar ibu kota, Grand Korea Leisure bahkan tidak memiliki rumah dinas untuk direktur utama. Namun, Yoon diketahui memiliki apartemen di Mok-dong, Yangcheon-gu, Seoul. Jika lokasi aktivitas hariannya adalah di Mok-dong, seharusnya tidak ada kendala berarti dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Grand Korea Leisure. Meski begitu, fakta bahwa alamat domisilinya tetap di Gyeongsan tidak berubah. Berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran Penduduk yang berlaku, alamat tempat tinggal nyata harus sesuai dengan alamat pada pendaftaran penduduk.

Presiden Jeong Wang-guk adalah sosok yang telah lama bekerja di Korea Railroad Corporation (KORAIL) dan tidak memiliki hubungan erat dengan dunia politik. Mengingat kantor pusat KORAIL berada di Daejeon, tinggal di Daejeon bukanlah hal yang sulit dipahami. Terlebih lagi, SR dijadwalkan akan diserap dan digabungkan ke dalam KORAIL pada bulan September mendatang. Presiden Jeong baru menjabat pada bulan Februari tahun ini, sedangkan penggabungan KORAIL dan SR telah diumumkan secara resmi pada Desember tahun lalu.

Kasus unik lainnya adalah Kim Tae-seung, Presiden KORAIL. Kantor pusat KORAIL berada di Daejeon, namun Kim Tae-seung tinggal di Gochang-gun, Jeonbuk. Meskipun Daejeon dan Gochang-gun sama-sama berada di luar wilayah ibu kota, jarak fisik di antara keduanya tidak bisa dikatakan dekat. Kim Tae-seung yang merupakan mantan profesor di Universitas Inha ini juga tidak memiliki kedekatan dengan dunia politik. Daerah asal Kim adalah Gochang-gun, dan hingga saat ini ia masih mempertahankan tempat tinggalnya di sana.

Dengan demikian, tempat tinggal banyak pimpinan BUMN semi-pasar yang berada di luar ibu kota tidak sesuai dengan lokasi kantor pusat mereka. Ada bantahan yang mengatakan bahwa karena tersedia rumah dinas, hal ini tidak akan berdampak besar pada pekerjaan, namun kritik bahwa tindakan ini bertentangan dengan tujuan relokasi lembaga publik ke daerah tidak pernah berhenti. Inilah latar belakang mengapa komunitas masyarakat di luar wilayah ibu kota terus menyuarakan tuntutan untuk mewajibkan pimpinan lembaga publik tinggal di tempat mereka bekerja.