[비즈한국] Industri farmasi dan bioteknologi kini mengamati dengan saksama situasi razia besar-besaran terhadap imigran ilegal yang terjadi di Amerika Serikat. Meskipun pihak industri menegaskan bahwa saat ini belum ada dampak langsung, isu 'masalah visa' telah muncul sebagai faktor risiko baru bagi perusahaan-perusahaan yang tengah berencana mengamankan dan mengoperasikan basis produksi di Amerika Serikat. Peristiwa ini sangat signifikan karena bukan sekadar masalah sektor tertentu, melainkan lampu peringatan bagi seluruh perusahaan Korea yang memperluas ekspansi ke pasar global.
Industri Farmasi-Bioteknologi: "Saat Ini Tidak Ada Masalah", Namun…
Saat ini, perusahaan yang sudah mengoperasikan basis produksi secara penuh di AS antara lain Lotte Biologics dan SK Biopharmaceuticals326030. Lotte Biologics sedang mengoperasikan pabrik di Syracuse, New York, yang diakuisisi dari perusahaan farmasi AS, Bristol Myers Squibb (BMS), dan sebagian besar tenaga kerjanya direkrut secara lokal di AS. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa mereka tidak terkait dengan insiden ini karena "jika diperlukan, staf dari Korea dikirim menggunakan visa resmi."
SK Biopharmaceuticals juga menyatakan tidak ada masalah khusus karena anak perusahaannya di AS lebih banyak mengandalkan tenaga kerja lokal. Selain itu, perusahaan besar lainnya seperti GC Biopharma006280, Chong Kun Dang185750, Boryung003850, JW Pharmaceutical, dan Samsung Bioepis, mengirimkan tenaga kerja mereka melalui prosedur legal seperti visa penugasan (L1) atau visa profesional (H1B). Oleh karena itu, posisi resmi industri adalah "tidak ada dampak langsung," namun ketegangan internal mulai meningkat.
Alasannya adalah langkah untuk mengamankan basis produksi di AS dalam jangka panjang. Celltrion, Samsung Biologics, dan SK Bioscience tengah mempertimbangkan kemungkinan pendirian atau akuisisi pabrik lokal di AS. Berbeda dengan laboratorium, fasilitas produksi memerlukan tenaga kerja yang menetap dalam jangka panjang, yakni sejumlah besar teknisi ahli dan staf operasional asal Korea. Seorang narasumber industri menekankan, “Bahkan jika insiden ini terjadi di sektor lain, pada akhirnya hal ini bisa berlaku juga untuk farmasi dan bioteknologi. Pemerintah harus memastikan adanya jalur tinggal dengan visa yang stabil dan legal.”
316 Warga Korea Kembali dengan Selamat, Namun Standar Penertiban Tetap Samar
Insiden ini terjadi pada tanggal 4 (waktu setempat) di lokasi konstruksi pabrik baterai patungan Hyundai Motor Group–LG Energy Solution (HL-GA) yang terletak di Savannah, Georgia, AS. Lembaga Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) serta Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) melakukan penggerebekan besar-besaran dan menangkap total 475 orang, di mana 316 di antaranya adalah warga negara Korea.
Masalah yang muncul adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi masuk dan tujuan tinggal. Sejumlah tenaga kerja masuk dengan menggunakan ESTA (program bebas visa) atau visa kunjungan bisnis/wisata jangka pendek (B1/B2) namun melakukan aktivitas kerja di lapangan. Otoritas menganggap ini sebagai 'pelanggaran tujuan tinggal'. Menurut beberapa laporan, bahkan ada kasus di mana pemegang visa B1/B2 yang sah ikut ditahan, sehingga muncul kritik bahwa standar penertiban AS terlalu samar.
LG Energy Solution segera mengambil tindakan darurat. Staf yang datang dengan ESTA diperintahkan untuk kembali ke Korea, sementara staf dengan visa B1/B2 diminta untuk menunggu di penginapan. Hanya staf yang memegang visa penugasan (L1) dan visa kerja profesional (H1B) yang tetap berada di lapangan untuk melanjutkan pekerjaan.
Sebanyak 316 warga Korea yang ditangkap akhirnya kembali ke Bandara Internasional Incheon dengan pesawat sewaan Korean Air pada pukul 15.30, 12 September, delapan hari setelah penahanan. Sebanyak 330 orang menaiki pesawat tersebut, termasuk beberapa warga negara asing. Mereka yang kembali dilaporkan mengalami kesulitan dan stres yang cukup berat selama proses penyelidikan dan penahanan.
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi menjelaskan bahwa mereka mempercepat jadwal kepulangan setelah melakukan diskusi darurat dengan pihak otoritas AS. Namun, dengan terkonfirmasinya kekhawatiran bahwa "pemegang visa legal pun bisa menjadi sasaran penertiban," ketidakpastian hukum yang mungkin dialami perusahaan Korea dalam mengelola tenaga kerja di AS masih belum hilang.
Pemerintah dan Industri Menuntut "Kejelasan Regulasi Visa"
Pada pertemuan perusahaan investasi di AS yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada tanggal 8 lalu, perusahaan-perusahaan utama meminta pemerintah AS untuk "memperjelas regulasi agar pemegang visa B1 tidak menjadi sasaran penertiban saat melakukan pekerjaan di lapangan." Saat ini, visa B1 hanya mengizinkan aktivitas terbatas seperti menghadiri pertemuan atau urusan kontrak, namun keluhan muncul karena batas ini diterapkan secara terlalu ketat dalam penertiban kali ini.
Pemerintah juga berada di bawah tekanan untuk menyiapkan perangkat kelembagaan agar perusahaan Korea dapat berinvestasi di AS dengan stabil setelah insiden ini. Hal ini dikarenakan masalah yang sama dapat terjadi pada semua perusahaan yang berinvestasi di AS, tidak hanya di sektor farmasi-bioteknologi, tetapi juga semikonduktor, baterai, dan otomotif.
Industri menginterpretasikan insiden ini bukan sekadar 'razia imigrasi', melainkan celah kelembagaan yang muncul di tengah persaingan rantai pasok global. Di tengah meningkatnya jumlah perusahaan Korea yang mendorong investasi luar negeri skala besar dan produksi lokal, masalah visa dan regulasi ketenagakerjaan telah menjadi variabel yang semakin krusial.
Seorang narasumber dari industri farmasi-bioteknologi menyatakan pendapatnya, “Fakta bahwa tenaga kerja dengan visa legal pun dimasukkan ke dalam target penertiban menunjukkan betapa samar regulasi lokal tersebut. Adalah sebuah kontradiksi yang jelas ketika AS mendorong investasi untuk menarik basis produksi domestik sebagai pusat investasi global, namun di saat yang sama menerapkan regulasi visa dan ketenagakerjaan yang tidak jelas.”