[비즈한국] Perusahaan terkadang mengambil keputusan yang sulit dijelaskan hanya dengan uang. Jika memahami hukum atau sistem yang mendasarinya, kita dapat memahami latar belakangnya dengan lebih mendetail. ‘Tips Bisnis yang Berguna (Al-Ssul-Bi-Beop)’ memperkenalkan petunjuk untuk membantu memahami alur bisnis.
Seperti halnya semua perselisihan hukum, yang terpenting dalam gugatan perdata adalah kesimpulan kasus tersebut, yaitu apakah tuntutan diterima dan sejauh mana lingkupnya. Dari sudut pandang pihak terkait, khususnya penggugat, yang penting adalah apakah mereka memenangkan kasus tersebut, dan jika menang, berapa banyak yang bisa diterima. Isi putusan (struktur logis) dan nilai yuridis adalah masalah yang belakangan.
Hal ini juga berlaku bagi pengacara yang menangani kasus tersebut. Biasanya, standar perhitungan honorarium pengacara adalah jumlah yang dikabulkan dari nilai tuntutan. Bahkan jika isi putusan menjadi kaya melalui pertarungan hukum yang sengit, jika tuntutan ditolak, semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak ada artinya.
Melihat kembali ketentuan undang-undang masa lalu dan praktik pengadilan, tidak dapat dipastikan bahwa kerugian dapat diganti sepenuhnya melalui gugatan perdata. Hal ini terutama terjadi di bidang-bidang yang memerlukan tingkat keahlian tertentu seperti hak kekayaan intelektual dan perdagangan yang adil.
Dalam sistem hukum Korea, cakupan ganti rugi yang bisa diterima terbatas pada kerugian aktual yang diderita korban. Pada prinsipnya, sistem ganti rugi punitif tidak diakui. Alasannya adalah jika ganti rugi yang diakui lebih besar daripada kerugian aktual, hal itu dapat memicu litigasi dan merangsang semangat spekulatif, yang menyebabkan konflik dan kekacauan dalam masyarakat.
Khususnya, negara-negara dengan sistem hukum sipil (civil law) seperti Korea cenderung menyelesaikan perselisihan atau konflik melalui kebijakan negara atau tindakan lembaga administratif. Selain itu, karena sanksi langsung dari negara melalui tindakan administratif dianggap lebih efisien daripada paksaan tidak langsung yang memerintahkan ganti rugi besar, dianggap tidak ada keuntungan praktis untuk memperkenalkan ganti rugi punitif.
Pandangan ini telah memegang posisi sebagai opini mayoritas di Korea selama beberapa dekade dan dianggap sebagai akal sehat bagi mereka yang mempelajari hukum, sehingga sulit untuk disanggah. Namun, setelah saya menangani kasus sebagai pengacara selama lebih dari 15 tahun—mulai dari gugatan ganti rugi hingga pengajuan keluhan administratif—saya menyadari bahwa pandangan di atas adalah teori yang sangat tidak memadai untuk memulihkan kerugian korban.
Sesekali muncul kasus di mana korban mendapatkan pemulihan melalui tindakan lembaga administratif setelah melakukan pelaporan, permohonan, atau petisi. Namun, ini benar-benar kasus yang ‘jarang’ terjadi. Apakah lembaga administratif akan memulai investigasi atau menjatuhkan sanksi adalah masalah yang sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan lembaga tersebut dan tidak dapat diprediksi.
Secara umum, lembaga administratif cenderung menghindari kasus yang memiliki unsur perselisihan pribadi dan malah menyarankan untuk menempuh gugatan perdata. Ada kemungkinan besar Anda akan menghadapi respons seperti, "Masalah seperti ini tidak bisa dibawa ke sini," atau "Apakah kami orang yang menyelesaikan masalah Anda?" Kecenderungan ini akan semakin kuat di masa depan. Tingkat penuntutan yang lebih rendah pada kejahatan properti seperti penipuan, penggelapan, dan pelanggaran kepercayaan dibandingkan kasus lain adalah contoh yang menunjukkan hal ini.
Teori bahwa jumlah ganti rugi terbatas pada kerugian aktual mungkin terdengar masuk akal secara teoretis, namun pada akhirnya bisa menjadi logika yang membantu pelaku. Alasannya, pertama, secara realistis tidak mungkin bagi korban untuk membuktikan semua kerugian yang diderita melalui bukti objektif secara detail. Kerugian yang dituntut dalam persidangan biasanya lebih kecil daripada jumlah kerugian aktual.
Kedua, dalam proses persidangan, pelaku dapat menghindari tanggung jawab dengan berargumen bahwa 'ini bukan pelanggaran', 'tidak ada bukti', 'korban juga lalai dalam timbulnya atau meluasnya kerugian', atau 'jumlah ganti rugi harus dikurangi karena potensi ganti rugi ganda atau distribusi beban kerugian yang adil'.
Oleh karena itu, di bidang hak kekayaan intelektual, strategi yang dianggap cukup 'bijak' adalah dengan menggunakan milik orang lain terlebih dahulu lalu mengelak, atau meminimalisir jumlah ganti rugi dengan melakukan penanganan hukum yang baik.
Melihat betapa banyaknya kasus seperti ini, Kantor Kekayaan Intelektual Korea (KIPO) telah memperkenalkan ketentuan dalam Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat yang memungkinkan ganti rugi hingga 5 kali lipat dari jumlah kerugian. KIPO menjelaskan latar belakang dan kebutuhan akan ketentuan tersebut sebagai berikut.
○ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan KIPO, dalam gugatan ganti rugi pelanggaran paten antara tahun 2016-2020, penggugat rata-rata menuntut 628,29 juta won, namun nilai tengah (median) yang dikabulkan hanya sekitar 100 juta won. Nilai ini sangat kecil dibandingkan dengan median ganti rugi pelanggaran paten di AS sebesar 6,47 miliar won (1997-2016), dan angka ini hanya seper tujuh dari skala ekonomi kedua negara (per tahun 2018).
○ Akibatnya, alih-alih mengembangkan teknologi untuk memiliki paten atau rahasia dagang, persepsi bahwa ‘meniru teknologi lebih menguntungkan’ menjadi umum. Bagi perusahaan korban, lingkaran setan terus berlanjut di mana mereka sering kali menyerah pada tuntutan hukum karena jumlah ganti rugi tidak mencukupi bahkan jika mereka menang di pengadilan.
Untuk kasus pelanggaran paten atau tindakan persaingan tidak sehat, diperlukan keahlian khusus, sehingga honorarium pengacara cenderung lebih tinggi daripada jenis kasus lainnya, yang biasanya mencapai puluhan juta won.
Namun, menurut survei KIPO, jumlah rata-rata yang dikabulkan dalam gugatan ganti rugi akibat pelanggaran paten hanya sekitar 100 juta won; ini tentu hasil yang mengejutkan. Artinya, meski menang dalam gugatan pelanggaran paten, jumlah yang diakui mungkin tidak bersisa setelah digunakan untuk menutupi biaya pengacara dan pengeluaran operasional persidangan lainnya.
Karena situasinya seperti ini, bagi perusahaan, meniru teknologi orang lain menjadi cara yang lebih bijak daripada mengembangkan teknologi secara langsung, dan di lapangan industri, pemasaran menjadi lebih diutamakan daripada teknologi. Kesimpulannya, untuk melindungi hak-hak yang sah melalui jalur hukum di Korea ke depannya, realisasi jumlah ganti rugi sangat diperlukan. Langkah pertama untuk ini adalah memecahkan dogma ‘prinsip ganti rugi kerugian aktual’.
Mencerminkan tren ini, ketentuan ganti rugi hingga 3 kali lipat telah diperkenalkan dalam ranah Undang-Undang Perdagangan yang Adil, dan bahkan dalam Undang-Undang Paten serta Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat, telah diperkenalkan ketentuan ganti rugi hingga 5 kali lipat.
Di sisi lain, ada kritik yang muncul bahwa ketentuan ganti rugi 3 atau 5 kali lipat tidak sesuai dengan praktik pengadilan dan hanya akan membawa kebingungan dalam praktik. Namun, bagi negara dengan sistem hukum sipil seperti Korea yang mengutamakan hukum tertulis dan menyangkal sifat hukum dari putusan pengadilan (yurisprudensi), mengubah praktik yang sudah ada dengan merevisi undang-undang dan memperkenalkan ketentuan tersebut adalah hal yang tak terelakkan. Karena saat ini sudah tidak sulit menemukan kasus di pengadilan tingkat bawah yang mengakui ganti rugi 2 kali lipat dengan merujuk pada ketentuan tersebut, saya beranggapan bahwa perubahan sudah dimulai.
Saya berharap di masa depan, saat berkonsultasi dengan klien, saya tidak lagi mendengar keluhan seperti 'hukum di Korea tidak seperti hukum' atau 'hukum yang hanya membantu para pencuri', dengan semakin banyaknya revisi undang-undang di bidang perhitungan ganti rugi dan putusan pengadilan yang mengakomodasinya.