[비즈한국] Di tengah pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada tanggal 3, Kementerian Pertahanan telah menginstruksikan seluruh jajaran militer untuk meningkatkan pengawasan darurat dan status kesiapan.
Presiden Yoon menyampaikan pidato darurat di Kantor Kepresidenan di Yongsan pada hari itu dan menyatakan, "Saya mengumumkan darurat militer untuk memberantas kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan konstitusional yang bebas."
Menanggapi pengumuman tersebut, Kementerian Pertahanan telah memerintahkan pejabat utama dan otoritas terkait di setiap kesatuan untuk segera kembali ke unit masing-masing guna memperkuat postur pengawasan dan kesiapan serta memantau situasi. Perintah siaga darurat juga telah diturunkan kepada para komandan setingkat batalion ke atas. Seluruh staf Kementerian Pertahanan juga diperintahkan untuk masuk kerja. Diketahui bahwa para perwira dan bintara yang bertugas di luar pangkalan telah diperintahkan untuk kembali ke pos masing-masing. Masa tugas militer bagi tentara aktif yang akan segera berakhir ditunda.
Bersamaan dengan itu, kendali atas seluruh gedung Kementerian Pertahanan diperketat, dan pemeriksaan terhadap personel yang masuk dilakukan dengan sangat ketat, seperti kewajiban mengenakan tanda pengenal yang lebih disiplin dari biasanya.
Tiga puluh menit setelah pengumuman darurat militer, tepatnya pukul 23:30, personel polisi militer Kementerian Pertahanan memasuki ruang pers di lantai 1 gedung Kementerian Pertahanan dan meminta agar para wartawan segera pergi.
Ketegangan antara pihak wartawan dan polisi militer berlangsung sekitar 20 menit, namun seorang perwira dari Kementerian Pertahanan akhirnya mencabut sebagian kendali tersebut dengan mengatakan, "Akses bagi warga sipil diizinkan hingga ruang pers." Kantor Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa "terjadi kesalahpahaman dalam proses penyampaian arahan."
Diketahui bahwa darurat militer ini diusulkan oleh Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun kepada Presiden Yoon Suk-yeol. Dikabarkan bahwa sebagian besar aset udara untuk siaga darurat, termasuk jet tempur, saat ini telah lepas landas untuk menjalankan misi pengawasan dan patroli udara.
Dua helikopter militer juga terlihat terbang di atas kompleks Majelis Nasional. Helikopter tersebut dilaporkan berasal dari Komando Pertahanan Ibu Kota. Namun, foto-foto iring-iringan tank dan kendaraan lapis baja yang dibagikan di media sosial dipastikan sebagai berita bohong (hoaks). Setelah pengumuman darurat militer, foto kendaraan lapis baja di luar jendela yang diambil seseorang beredar di media sosial dengan narasi bahwa 'kendaraan lapis baja telah ditempatkan di dekat Stasiun Sadang', namun gambar tersebut terbukti sebagai hoaks karena toko yang terlihat dalam gambar tersebut diketahui sudah lama tutup.
Panglima Darurat Militer dijabat oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Park An-su. Awalnya diperkirakan Ketua Kepala Staf Gabungan akan menjabat sebagai panglima karena Kepala Staf Gabungan bertanggung jawab atas operasional darurat militer, namun Kepala Staf Angkatan Darat yang akhirnya ditunjuk.
Panglima Park mengumumkan 'Dekrit Komando Darurat Militer (No. 1)' yang isinya antara lain melarang segala bentuk kegiatan politik oleh Majelis Nasional maupun dewan daerah.
Selanjutnya, seiring dengan disahkannya resolusi tuntutan pencabutan darurat militer oleh Majelis Nasional pada tanggal 4 sekitar pukul 01:00 dini hari, instruksi penguatan pengawasan darurat dan kesiapan militer diperkirakan akan segera berakhir setelah Presiden Yoon Suk-yeol mencabut darurat militer dan mengumumkannya secara resmi.